SEJARAH KERAJAAN HINDU BUDHA DI INDONESIA
Sistem Pemerintahan
Kerajaan- Kerajaan Hindu Pertama
Perkembangan Kerajaan- kerajaan Hindu di
Kepulauan Indonesia dan Malaysia tidak lepas dari proses adaptasi selektif
kebudayaan India yang disesuaikan dengan pola atau tradisi lokal atau disebut
sebgai local genius oleh para pemimpin Austronesia dengan dukungan sistem perdagangan
maritim yang kuat. Konsep kerajaan menurut tradisi Hindu yaitu sebuah
alam-semesta kecil yang berupa mandala yang dipimpin oleh raja dan dikelilingi
oleh kekuatan konsentris yang terdiri dari para pendeta, pemerintah, bangsawan,
tentara, dan rakyat jelata. Masing-masing mandala mewakili area kekuasaan inti
sang tuan tanah.
Konsep kerajaan tersebut dapat juga berupa
kerajaan-kerajaan yang dibawahi atau tunduk pada seorang tuan tanah besar atau
maharaja. Dan konsekuensi dari konsep diatas adalah bahwa kerajaan-kerajaan
bawahan harus membayar upeti kepada sang maharaja secara berkala. Tetapi
walaupun begitu penguasa kerajaan bawahan tersebut mempunyai kekuasaan murni
terhadap kerajaan yang diperintahnya. Menurut Coedes adalah bahwa kerajaan-
kerajaan Hindu memiliki kebudayaan yang terorganisasi berdasarkan konsep agama
Hindu dan menganut kepercayaan Hindu Budha, dan bersamaan dengan mitologi
puranas, ketaatan pada Dharmasastra dan penggunaan bahasa sansekerta sebagai
alat komunikasi bagi golongan penguasa.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik
sebuah kesimpulan bahwa kerajaan- kerajaan pertama tersebut menggunakan
struktur pemerintahan yang dibentuk oleh Arthasastra (pakta pemerintahan).
Artasastra sendiri adalah pedoman bagi para pemimpin dimana sebuah pemerintahan
yang baik harus mengandung tujuh kaki dasar, unsur tersebut diantaranya; Raja,
Menteri, Kerajaan, Benteng, Perbendaharaan, Tentara, dan sekutu. Arthasastra
juga mengatur mengenai hubungan kerajaan dengan kerajaan lain, penegakan hukum,
dan penyelesaian perbedaan pendapat. Ajaran ini juga menyebutkan mengenai
seorang pendeta Brahmana yang fungsinya sebagai penasihat raja dan pemuka
keagamaan serta pendidik militer. Hal ini tidak lepas dari pendidikan dan
pengetahuan yang dimiliki oleh para brahmana tersebut diantaranya ilmu sosial,
pengobatan, matematika, arsitektur, dan persenjataan.
Raja dalam hal ini haruslah memiliki sikap
yang fleksibel terhadap posisi dan tanggung jawab para pengikutnya. Raja sebgai
sebuah jabatan yang sangat sulit untuk diemban, raja harus mampu menjadi
seorang penengah dan juru damai bagi orang-orang bertikai, menghargai kesetiaan
bawahan, dan selalu berusaha untuk menjaga kesatuan negaranya. Karena tugas
yang sangat berat inilah raja memerlukan brahmana untuk membantu mengurusi
pegawai pemerintah. Brahmana-brahmana yang datang ke dalam istana tidak semata
untuk memberikan siraman rohani, namun mereka diberi tugas untuk mendidik
pegawai pemerintah. Didikan terhadap pegawai pemerintah ini diharapkan agar
pegawai pemerintah dapat meningkatkan sisitem manajeman dan kemakmuran di
setiap bidangnya. Brahmana juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda, menurut
kemempuannya, guna mendidik para pegawai pemerintah.
Perekonomian kerajaan-kerajaan hindu awal
umumnya bertumpu pada perdagangan internasional, sehingga fungsi terpenting
dari pemerintahan mereka berkaitan dengan bandar- bandar, armada yang dimiliki,
pajak, keadilan, dan pertanahan mereka. Selain berbasis pada perdagangan,
perekonomian, terutama di Jawa bertumpu pada pertanian. Hal ini tidak lepas
dari perkembangan sistem feodalisme yang masih melekat pada jiwa masyarakat
Hindu-Budha pada masa itu. Karena faktor itulah banyak para penguasa-penguasa
kerajaan tersebut memberikan perintah untuk membuat kanal- kanal saluran irigasi
seperti disebutkan dalam prasasti Tugu.
Dengan bertambahnya populasi penduduk dan
peningkatan standar pendidikanyang dipegang oleh kaum Brahmana, secar berlahan
muncullah sistem birokrasi, yang tersusunn atas: hierarki abdi kerajaan,
bangsawan adan tuan tanah, struktur lokal pada tingakt desa.
Abdi kerajaan ini sebagai penasihat raja,
dan mediator antara orang jelata dengan para bangsawan atau pejabat istana. Para tuan
tanah disamping memperoleh pendapatan dari desa yang tanahnya merupakan daerah
kekuasaanya juga memiliki kewajiban untuk menajalankan setiap peraturan
kerajaan dan mengamankan hasil bumi, pajak, dan upeti yang sangat penting untuk
mendukung kerajaan dan pemerintahan didalamnya.
Dewan lokal ini diangkat oleh para tetua
desa yang biasanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh tradisi lokal yang
disebut sebagai adat. Saran dan nasehat mereka dipertangungjawabkan didepan
para bangsawan pada komunitas desa itu.
Keamanan kerajaan tersebut dipercayakan
kepada pasukan non-permanen yang profesional yang biasanya merupakan tentara
bayaran yang biasanya direkrut dari para pengikut bangsawan dan raja.
Kesimpulan Munculnya Kerajaan Awal
Kerajaan mulai muncul di Asia Tenggara
sekitar abad ke-1 M. Ketika kerajaan Romawi melakukan hubungan perdagangan
dengan Cina.Jalur yang sering sebagai jalur perdagangan disebut sebagai jalur
sutera, namunjalur itu akan diubah melalui jalur laut, karena adanya
ketidakamanan bila melalui jalur sutera. Selain berdagang dengan Cian, Asia
Tenggara juga telahberdagang dengan India
antra abad ke-1 hingga abad ke-3 M. Perdagangan melalui jalur laut inilah lebih
sering dilakukan denagn India
daripada denagn Cina. Sehingga pengaruh India diadopsi oleh orang-orang di
Asia Tenggara, tanpa meninggalkan kebudayaan yang telah ada. Contohnya
Fuann yang telah banyak mengambil manfaat dari jalur perdagangan antara Cina
dan India. Antara abad ke-3 hingga abad ke-5 M terjalin hubungan yang harmonis
antara Cina denagn negara-negara di Asia Tenggara. Funan telah berkembang
denganjalinankerjasa itu, terutama pelabuhan dagang Funan yang terletak
diantara pelabuhan Cina dan pelabuhan di semenjung Malay.
Antara abad ke-5 hingga abad ke-6 M,
merupakan zaman keemasan perdaganagnmelalui jalur laut. Laut Cian Selatan dan
daerah semenjung Malay menjadi urat nadi perdagangan. Adanya kontak
perekonomian antara Cina dan Asia Tenggara, masuknya produk Asia Tenggara ke
pasar Cina terutama. Namun hal itu tidak dapat dilakukan ketika Funan mengalami
keruntuhan, akibat seranagn dari Khmer. Perdagangan ini akan kembali lancar
ketika Cian diperintah oleh dinasty Sui.
Pada abad ke-7 hingga ke-8, ketika
terajdinya kekacauan di Khmer, perdagangn dapat dilakuakn oleh bangsa Cina
setiap bangsa manapun. Menyebabkan perdagangan menjadi lebih maju, terutama di
bagian Asia Tenggara kepulauan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar